Ketua DPD Pergubi (Persatuan Profesor/Gurubesar Indonesia ) Propinsi Jawa Timur. Gurubesar di Program Doktor Manajemen Entreprenuership Univ. Ciputra Surabaya.
- Banjir dan longsor Sumatra 2025 ungkap kerugian deforestasi hingga puluhan triliun.
- Walhi nilai potensi kerugian negara akibat tata kelola hutan capai Rp 437 triliun.
- Ahli dorong Indonesia setop penebangan hutan dan transisi ke ekonomi hijau.
Menghentikan Eksploitasi Hutan untuk Masa Depan yang Berkelanjutan
Ogoday.com - Indonesia, negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Namun, seiring berkembangnya aktivitas eksploitasi sumber daya alam, muncul tantangan besar: apakah keuntungan jangka pendek dari penebangan hutan sebanding dengan kerugian ekologis, sosial dan ekonomi yang timbul. Seperti bencana banjir bandang yang melanda Sumatra pada November 2025?
Waktu telah tiba bagi Indonesia untuk mengambil langkah berani dengan menghentikan pengusahaan hutan, baik yang legal maupun ilegal, dan beralih ke model ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Biaya dan Manfaat Pengusahaan Hutan
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kehutanan Indonesia memang terlihat signifikan, dengan angka sekitar Rp 5,4 triliun pada 2023.
Namun, angka tersebut jauh dari potensi yang seharusnya dimiliki oleh negara ini, mengingat luas hutan kita data Kementerian KLHK 2024 di Indonesia mencapai 95,5 juta hektare (ha), atau sekitar 51,1 persen dari total daratan.
Walhi tahun 2025 telah melaporkan kepada Afforney General Office (AGO), yang didalamnya ada Kejagung dan jaksa wilayah tentang potensi kerugian negara dari tatakelola hutan di Indonesia sebesar Rp 437 triliun.
Walhi mencatat, bahwa terdapat indikasi praktik yang diduga melibatkan mafia dalam pengelolaan hutan, penyalahgunaan izin, dan kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan.
Sementara, bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatra pada November 2025, mengakibatkan kerugian ekonomi bisa mencapai Rp 68,67 triliun, hampir 0,3 persen dari PDB nasional.
Kerugian ini tidak hanya berasal dari kerusakan fisik seperti rumah, jalan dan jembatan, tetapi juga dampak jangka panjang yang melibatkan hilangnya pendapatan, gangguan pada infrastruktur publik, serta potensi kemiskinan yang semakin memburuk.
Dan yang sangat memilukan kita semua, ada ratusan bahkan potensi ribuan nyawa hilang begitu saja, kehilangan sanak saudaranya dengan seketika.
Kerusakan hutan, yang disebabkan oleh penebangan, baik yang legal maupun ilegal, memicu bencana ekologis yang berujung pada kerugian sosial dan ekonomi yang lebih besar.
Ini adalah bukti nyata, bahwa biaya lingkungan dan sosial dari pengusahaan hutan jauh melebihi pendapatan yang dihasilkan dari sektor kehutanan.
Selain itu, meskipun pengusahaan hutan menambah penerimaan negara, pengelolaannya cenderung lebih mengutamakan keuntungan sesaat pebisnis yang tidak taat aturan, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat dan ekosistem.
Kerugian Sosial dan Ekologis yang Tidak Tertandingi
Bencana alam yang terjadi baru-baru ini di Sumatra, dengan kerugian langsung di tiga provinsi (Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara) sebesar Rp 2,2 triliun, memperlihatkan betapa rentannya masyarakat kita terhadap kerusakan lingkungan.
Kehilangan mata pencaharian masyarakat, kerusakan pertanian, serta gangguan distribusi dan perdagangan lokal semakin memperburuk keadaan.
Tak hanya itu, sekitar 836 nyawa hilang akibat bencana (potensi ribuan meninggal dan hilang), dengan kerugian finansial yang mencapai Rp 17,2 triliun (menggunakan metode perhitungan Value of Statistical Life / VSL). Ini adalah kerugian yang tidak dapat dikembalikan oleh sektor kehutanan.
Data ini, menunjukkan bahwa menjaga hutan bukan hanya soal melestarikan alam, tetapi juga memastikan stabilitas sosial dan ekonomi jangka panjang.
Keputusan untuk menghentikan penebangan hutan (bukan moratorium) diseluruh Wilayah Indonesia, adalah langkah yang tidak hanya bijak, tetapi juga urgen/mendesak, karena ke depan bisa terjadi hal yang serupa yang menyedihkan/memilukan kita semua.
Sebagaimana ditekankan oleh Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, lebih baik menghentikan semua bisnis terkait dengan penebangan hutan, daripada terus-menerus mengorbankan masa depan dengan risiko bencana alam yang lebih besar dengan taruhan nyawa manusia Indonesia.
Alternatif Solusinya: Transisi Menuju Ekonomi Hijau
Presiden Prabowo bentuk tim khusus untuk menginvestigasi seluruh ragam perusahaan yang berada di wilayah hutan Indonesia dengan selektip, jika terbukti menjalankan secara disiplin prinsip-prinsip deforestasi berkelanjutan dan berdampak signifikan bagi perekonomian rakyat sekitar dan negara, tetap diberi izin usahanya, jika tidak secara tegas dicabut izinnya dan tagih potensi kerugian negara yang dilakukannya selama ini.
Berhenti menebang hutan, bukan berarti kehilangan potensi pendapatan negara. Indonesia masih memiliki banyak peluang untuk memanfaatkan kekayaan alam secara berkelanjutan melalui alternatif ekonomi yang ramah lingkungan.
Ekowisata, sebagai contoh, dapat menggantikan fungsi hutan yang selama ini dijadikan sumber bahan baku industri kayu.
Taman nasional dengan konsep Geopark nasional dan Geopark Unesco layak diperluas di seluruh Indonesia, menjadi kawasan industri parawisata alam berpotensi mendatangkan pendapatan melalui tiket masuk, layanan wisata, serta edukasi lingkungan yang bisa menarik wisatawan mancanegara.
Selain itu, konsep Pembayaran Jasa Lingkungan (PES) dapat diterapkan untuk memberikan insentif kepada masyarakat yang berperan aktif dalam menjaga hutan, seperti melalui reboisasi, pengelolaan air, atau penyimpanan karbon.
Pelajaran dari Negara Lain
Meskipun Indonesia memiliki masalah yang sangat besar dalam mengelola sumber daya alamnya, beberapa negara lain telah berhasil dalam mengatasi deforestasi dan memulihkan hutan mereka.
Brasil dan Kanada semuanya menghadapi tantangan serupa dalam hal kehilangan hutan.
Namun, yang membedakan mereka dengan Indonesia adalah pendekatan mereka yang lebih disiplin, terukur dan didukung oleh kapasitas birokrasi yang kuat yang berpikir jauh ke depan, tidak sebatas periode jabatan saja.
Brasil telah membuat langkah besar dalam menurunkan deforestasi melalui penegakan hukum yang tegas. Meskipun Brasil kehilangan 73,3 juta ha hutan sejak 2001, penurunan deforestasi hingga 80 persen antara 2005 dan 2014 adalah bukti dari keberhasilan kebijakan penegakan hukum.
Mereka memanfaatkan teknologi satelit untuk memantau pembalakan harian, dan menangguhkan izin untuk kedelai dan peternakan di kawasan Amazon. Hasilnya adalah stabilitas emisi karbon dan pengurangan kebakaran hutan.
Kanada, meskipun telah kehilangan sekitar 62,6 juta ha hutan, memiliki sistem pengelolaan hutan yang sangat ketat. Negara ini mewajibkan reboisasi setelah penebangan, serta memiliki sistem rotasi logging yang ketat dan manajemen hutan berbasis ilmiah.
94 persen dari hutan Kanada adalah hutan publik yang dikelola dengan standar keberlanjutan.
Indonesia sejak orde baru sudah ada regulasi bukan tebang habis, namun Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), tapi dilupakan tepatnya dilanggar pebisnis dan regulator (baca mafia).
Studi Kasus Costa Rica: Menjadi Contoh Dunia
Costa Rica menjadi contoh yang sangat relevan untuk Indonesia. Negara ini berhasil menghentikan deforestasi dan beralih ke sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Negara ini menggantikan pendapatan dari penebangan hutan, dengan pendapatan dari pariwisata alam dan layanan iklim.
Hutan-hutan yang sebelumnya terancam punah, kini menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal, meningkatkan taraf hidup mereka tanpa merusak ekosistem.
Inilah yang harus diadopsi Indonesia dalam merumuskan kebijakan pengelolaan hutan yang baru.
Saatnya untuk Berubah Sebelum Bencana Serupa Datang
Dengan mempertimbangkan fakta-fakta ini, sudah saatnya Indonesia untuk menghentikan eksploitasi hutan dan beralih ke model ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Negara lain telah berhasil membalikkan kerusakan ekologis mereka melalui kebijakan yang disiplin dan tindakan yang tegas.
Indonesia bisa segera mengambil keputusan yang sama, menyelamatkan jiwa rakyatnya, mengutamakan keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang, serta menghentikan paradigma yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek.
Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan masa depan yang lebih hijau, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Negara lain melakukan mitigasi ekologis, kita melakukan mitigasi reputasi. Yang mereka tutup adalah lubang erosi, yang kita tutup adalah mulut kritikus.
Dan ketika statistik menunjukkan Indonesia masuk 5 besar negara dengan kehilangan hutan terbesar, respons kita sederhana:
“Itu curah hujan ekstrem.”
Seolah-olah curah hujan punya hobi membawa bekas gergaji ke hutan dan menebang pohon diam-diam.
Negara lain menanam pohon untuk generasi berikutnya. Kita menanam paragraf pembelaan untuk konferensi pers berikutnya.
Negara lain takut kehilangan ekosistem. Kita takut kehilangan investor sawit dan tambang.
Inilah komedi ekologis paling mahal dalam sejarah republik: tragis bagi rakyat, lucu bagi elite, dan merusak bagi masa depan.
(Erizeli Jely Bandaro 051225)
Tidak ada komentar